MOELDOKO TEGASKAN BAGI APARATUR NEGARA YANG COBA BERTINDAK TIDAK NETRAL DI PILKADA

Berita Nasional , Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan anggota TNI-Polri wajib bersikap netral di Pilkada Serentak 2018. Siapa pun yang tidak netral , baik dari TNI maupun Polri, maka pimpinannya akan langsung diganti dari jabatannya.

"Jadi mereka yang memiliki perilaku menyimpang untuk kepentingan sepintas atau pragmatis, ada langkah-langkah tindakan disiplin, administrasi," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (25/6/2018).

Moeldoko pun memberi contoh. Salah satunya penggantian Wakapolda Maluku oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena dinilai tidak netral. 

"Seperti yang terjadi kemarin di Ambon, begitu Wakapoldanya mulai terpantau tidak netral, kan diganti sama Kapolri. Itu sebuah tindakan nyata, kalau Polrinya tidak netral, tidak mungkin dibiarkan," kata Moeldoko. 

Moeldoko menambahkan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN, termasuk TNI-Polri, dalam pilkada. 

"Saya pikir dengan otonomi daerah memang masing-masing punya peran, sekali lagi yang justru lebih efektif untuk memberikan koreksi itu adalah publik, masyarakat. Kalau memang ada suatu, sudah publik yang bekerja. Sehingga nanti siapa pun akan bereaksi atas hal-hal yang menyimpang itu," ujar Moeldoko. 

"Masyarakat punya hak dan tanggung jawab, punya hak untuk mengkritisi dan melaporkan dan punya hak untuk meluruskan," sambungnya.

Menurut Moeldoko, saat ini netralitas TNI dan Polri masih tetap terjaga. Ia juga menegaskan tidak ada kebijakan Presiden yang dibuat untuk mempengaruhi netralitas TNI dan Polri.

"Sampai saat ini netralitas TNI dan Polri masih tetap, tidak ada perubahan, nggak ada kebijakan Presiden. Dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya bahwa kita mempengaruhi TNI dan Polri untuk tidak netral, tidak sama sekali. Saya bisa memberikan jaminan bahwa netralitas TNI dan Polri itu masih, tidak ada perubahan," ujar Moeldoko.