Surati Jokowi,Petani Minta Presiden Lihat Langsung Konflik Lahan Sawit Way Kanan

Surati Jokowi,Petani Minta Presiden Lihat Langsung Konflik Lahan Sawit Way Kanan

BandarjudiQQ

Tak kunjung selesainya konflik lahan sawit plasma yang berkepanjangan di Bumiagung,way Kanan,Lampung membuat pengurus Koperasi Unit Desa(KUD) Sumber Pangan yang berlokasi di desa Wonoharjo,Bumiagung yang mewakili petani sawit di Bumiagung mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo(Jokowi).Dalam surat benomor 035/KUD-SP/IV/2018 yang di kirimkan kepada Sekretariat Negara (Setneg)pada 12 April 2018 ini,pengurus KUD Sumber Pangan meminta Presiden Jokowi segera memperhatikan aspirasi 7.267 anggota petani plasma sawit yang selama ini menggarap 11 ribu hektar lahan kebun plasma sawit yang bekerja sama dengan PT Palm Lampung Persada(PLP) dalam penanaman sawit di 27 desa di KAbupaten Way Kanan.

"Dua puluh ribu masyarakat tergantung nasibnya pada lahan plasma sawit yang kini bersengketa dengan pihak Nataragung.Kami minta Presiden Jokowi menindaklanjuti jeritan hati kami rakyat di Way Kanan,üjar Ketua KUD Sumber Pangan,Wilson dalam pernyataannya di Bandar Lampung.Seperti di ketahui,kisruh lahan plasma sawit antara warga dari 27 desa Way Kanan bersama PT PLP versus Nataragung yang mewakili keluarga salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi memasuki babak baru.

Pengadilan Negeri(PN) Blambangan Umpu,Way Kanan,Lampung menggelar sidang gugatan atas putusan sita eksekusi Mahkamah Agung(MA) pada hari kamis lalu."Kami punya novum(bukti baru) untuk menggugat putusan MA yang memenangkan pihak Nataragung yang mewakili keluarga Ryamizard Ryacudu(RR).Ada hasil pengukuran lahan yang dilaksanakan Oleh PT PLP bersama BPN Way Kanan,pihak Nataragung dan KUD Sumber Pangan.Ini yang kita ajukan di PK"beber Wilson yang di dampingin juga oleh  Kepala Kampung Giriharjo,Aria Gusmono selaku perwakilan rakyat Bumiagung.

Pihaknya,Lanjut Wilson,menduga jika RR sendiri tidak tahu duduk masalah sebenarnya pada konflik lahan plasma sawit di Bumiagung ini."Kami menduga,pihak RR tidak tahu jika lahan yang akan di eksekusi bergeser ke lahan plasma rakyat yang bekerja sama dengan PT PLP.Sampai saat ini tidak ada penyataan resmi yang langsung di sampaikan pihak keluarga RR terkait konflik ini. Baru orang-orang yang mengaku perwakilan keluarga saja yang datang,"lanjur wilson.Pelaksanaan  eksekusi sita di lapangan,ujar Wilson lagi,juga tidak sesuai.Dimana eksekusi sita seharusnya di lakukan di lokasi tanah keluarga besar Nataragung,Tanjung Dalom dan bukan di lokasi tanah rakyat milik petani plasma sawit dan pabrik PT PLP di Bumiagung.

"Kami mengundang Presiden Jokowi untuk hadir melihat dan bertemu langsung dengan masyrakat di Way Kanan,Sehingga bisa di ketahui pasti apakah rakyat di sini sejahtera atau malah tengah menghadapi kesengsaraan akibat terancamnya mata percarian mereka yang sudah puluhan tahun bergantung pada lahan plasma sawit ini.Konflik ini berpotensi menjadi konflik Mesuji jilid 2 jika tak segera di selesaikan,üjar Wilson.\

hal senada diungkapkan anggota DPRD Way Kanan,Agus Nowo.Dirinya berharap dalam kasus ini tak ada terjadinya hukum rimba."Pihak Nataragung yang mewakili keluarga RR juga harus melihat hukum agama dan adat dalam konflik ini.Kami harap beliau turun langsung melihat Agus di tempat yang sama.Untuk di ketahui,Surat dari KUD Sumber Pangan ini sendiri sudah di terima pihak Setneg pada 17 April 2018.Rencananya,pengurus KUD  Sumber Pangan akan menanyakan jawaban surat pengaduan pada Presiden Jokowi ini saat pengajuan Peninjauan Kembali(PK) di MA.